Oleh Dian Trisnanti

Teka- teki tersebutlah yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat saat ini. Belum selesai masyarakat Jogjakarta digemparkan oleh tewasnya saksi ahli arca, Herlambang, masyarakat kembali dikejutkan oleh aksi ribuan warga Bantul ke LOS DIY tanggal 11 februari lalu. Dalam aksi tersebut, warga Bantul menuntut LOS DIY untuk mencabut hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa 40% dana JRF salah sasaran. Hasil penelitian tersebut menurut ASEK I Bantul, Sukardiono menyebabkan warga resah dan takut jikalau dana JRF tersebut tertunda atau bahkan ditarik karena dinilai salah sasaran.

Tak ayal, Kepala LOS DIYpun melaporkan ketujuh aparat PEMDA Bantul yang turut serta dalam aksi tersebut dan turut meminta Budi Wahyuni selaku Ketua LOS DIY untuk mencabut penelitian tersebut. Padahal, tegas Budi Wahyuni sebuah penelitian tidak bisa dicabut dan hanya bisa disanggah dengan penelitian lain. Tidak hanya melaporkan ke POLDA DIY, LOS juga mengadukan aparat PEMDA Bantul ke tetangganya LOD DIY. Beberapa hari setelah pengaduan Budi Wahyuni, LOD DIY segera memanggil pejabat Bantul yagn diduga terlibat dalam aksi yang berakhir anarkis dan dianggap mencoreng demokrasi di Jogjakarta yang selama ini berjalan cukup baik. Tertanggal 19 februari 2008, ASEK I Sukardiono, serta Sat POL PP Kandiawan ditemani salah seorang pejabat lain bernama Bayu Broto, memenuhi undangan lod diy untuk dimintai keterangan. Dalam kesempatan tersebut baik Kandiawan maupun Sukardiono menyatakan pihaknya sama sekali tidak bermaksud menekan Budi Wahyuni agar mencabut hasil penelitiannya. Memang mereka memberi waktu lima menit bagi Budi Wahyuni agar segera mencabut hasil penelitian, namun hal itu dilakukan semata-mata untuk menenangkan ribuan massa di luar kantor LOS DIY yang mulai marah. Bahkan, Sukardiono memaklumi tindakan anarkis yang dilakukan warga Bantul karena adanya faktor yang memicu hal tersebut, termasuk tindakan Budi Wahyuni yang tidak segera memberi jawaban. Kepada LOD DIY mereka juga menyampaikan tidak tahu menahu mengenai rencana atau koordinasi aksi tersebut. Mereka mengaku hanya ditugaskan oleh Bupati Bantul Idham Samawi untuk memantau aksi tersebut.

Keesokan harinya tanggal 20 Februari 2008 (hari ini), gantian wakil ketua APDESI Bantul Bibit Rustamto dan ketua Pandu (Paguyuban Dukuh) Bantul yang dipanggil oleh LOD DIY. Sama halnya dengan pejabat Bantul yang sudah dimintai keterangan sebelumnya, Bibit mengatakan tidak tahu menahu mengenai siapa yang telah memobilisasi warga Bantul untuk melakukan aksi demonstrasi ke LOS DIY tanggal 11 februari 2008 lalu. Ia hanya menuturkan bahwa ia serta beberapa lurah lain di Bantul menghadiri pertemuan yagn dilakukan sekitar tanggal 3 Februari 2008 yang hasil keputusannya memang akan melakukan aksi ke LOS DIY. Akan tetapi, ia mengaku tidak tahu pasti proses mobilisasi massa serta siapa yang menyediakan fasilitas berupa 150 truk untuk mengangkut warga.Sementara terkait dengan penanda berupa pita merah putih di setiap massa aksi, Bibit juga mengaku tidak tahu siapa yang memberi tanda itu. Akan tetapi, Bibit mengakui serta beberapa Lurah lainnya sudah mengetahui sebelum aksi berlangsung, bahwa penundaan dana JRF tidak ada kaitannya dengna hasil penelitian LOS DIY. Masih berdasarkan keterangan Bibit sebelum tanggal 9 Februari 2008, ia selaku Lurah Bangunjiwo, Lurah desa Wonolilo, Silo Harjo dan Terong serta BKM diundang oleh JRF. Dalam pertemuan tersebut, JRF menerangkan bahwa dana JRF yang tertunda bukan disebabkan oleh hasil penelitian LOS DIY yang menyatakan 40% dana JRF tidak tepat sasaran.Namun, lanjut Bibit, JRF tidak memberi penjelasan terkait dengan pengembalian uang dana rekonstruksi jika dianggap salah sasaran, padahal hal itu telah menjadi keresahan warga. Oleh karena itu, aksi tetap berlangsung selain memang karena ia beserta Lurah yang sudah menerima sosialisasi dari JRF, belum sempat membri tahu warga. Dengan demikian, bisa jadi, warga masih salah paham bahwa hasil penelitian LOS tersebut menjadi faktor penyebab tertundanya bantuan JRF. Sementara Ketua Pandu Bantul Sulistyo menyatakan semua pihak bertanggung jawab dalam aksi yang berujung anarkis itu, tidak semata-mata tanggung jawabAPDESI. Baik LOS DIY maupun POLDA DIY turut bertanggung jawab karena minimnya penjagaan pada waktu aksi.

Di lain sisi, LOD DIY menemukan fakta yang berbeda. Berdasarkan keterangan asisten LOD DIY , Vitrin Haryanti, ia menemukan fakta satu desa di Bantul yang justru tidak tahu kalau akan diajak aksi. Mereka, para warga, hanya diminta berkumpul di balai desa dan diberi penanda berupa pita merah putih serta dinaikkan ke truk. Mereka bahkan tidak tahu kemana truk yagn mereka tumpangi menuju. Baru diketahui kemudian, kalau ternyata mereka diajak aksi ke LOS DIY yang kemudian malah berujung anarkis. Jika semua pihak aparat Bantul mengaku tidak tahu menahu mengenai siapa yang mengkoordinir aksi lalu siapa di belakang aksi tersebut, yang mampu memobilisasi sekian banyak massa. Ketika ditanya mengenai siapa struktur aksi seperti korlap, kordum, Bibit hanya menjawab “Wah saya tidak tahu siapa yang memobilisasi aksi serta yang menyediakan truk, dana dari mana juga tidak tahu”