Max Lane: Kolonialisme Sumber Keterbelakangan Indonesia

Hari beranjak malam. Puluhan anak muda sudah memenuhi ruangan Realino Multicultur Campus yang tidak terlalu besar di kawasan Gejayan, Yogyakarta, medio Januari 2011 lalu. Mereka begitu antusias mengikuti diskusi buku berjudul ‘Sejarah Alternatif Indonesia’ karangan Malcolm Caldwell dan Ernst Utrect. Siapa yang dinanti para anak muda itu? Dia adalah Max Lane, seorang penulis dan pengajar masalah politik, sejarah dan sastra Indonesia di beberapa universitas di Australia. Kata anak-anak muda, Max Lane adalah ilmuwan berhaluan kiri!

Lane menyatakan gembira atas terbitnya buku sejarah alternatif ini dalam versi bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Penerbit Djaman Baroe Yogyakarta. Mantan diplomat ini mengatakan selama jaman Orde Baru, penguasa melakukan pemalsuan sejarah selama 33 tahun untuk mempertahankan kepentingan kaum elit penguasa.

“Buku ini penting karena mengounter (melawan) sejarah versi Orde Baru yang cenderung memberi kesan negatif sejarah tahun 50 an dan 60 an,” ujar Lane yang berbadan tambun dan mengenakan kemeja putih bermotif kotak-kotak itu. Caldwell, seorang akademikus yang membaktikan kehidupannya pada kaum tertindas di negara-negara dunia III dan Utrect warga Indonesia yang ahli ilmu hukum dan politik, menulis buku ini pada pertengahan tahun 1970-an. Itu sebabnya Lane berpesan agar buku ini harus dilihat pada jamannya.

Sebagai contoh, Caldwell dan Utrect dalam buku setebal 544 halaman itu menjelaskan dengan sudut pandang lain tentang proses pembangunan sejak Presiden Soeharto berkuasa. Orde Baru selalu mengatakan pembangunan mampu menyejahterakan penduduk Indonesia. Rezim Soeharto harus membuktikan mereka lebih unggul dari rezim sebelumnya agar Soekarno dan komunis tidak muncul lagi. Jalan pragmatis pun dipilih dengan menerima sodoran bantuan utang luar negeri untuk memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negeri dan berbagai kebijakan moneter yang menuntungkan modal asing.

Tidak lupa, Indonesia juga melakukan big sale kekayaan sumber daya alamnya, mulai dari Sumatera hingga Papua. Sejak Januari 1967 hingga Januari 1974 ada 681 proyek investasi asing yang tersebar di seantero nusantara (hal 291). Investasi asing ini juga didukung dengan berbagai peraturan yang menguntungkan para kapitalis itu. Belakangan kita tahu, investasi asing dan utang luar negeri membuat Indonesia menjadi kian miskin.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Wuryadi yang juga menjadi pembahas, menggarisbawahi peristiwa Konverensi Jenewa 1967 yang menjadi ajang pertemuan antara para menteri Indonesia -- dipimpin Sultan Hamengku Buwono IX -- dengan para pemilik multi national corporation (MNC) dari seluruh dunia. Di situlah terjadi transaksi penjualan sumber daya alam mulai dari Sumatera hingga Papua secara besar-besaran.

Dampaknya pun kelihatan, Indonesia tetap miskin. Industri juga tidak dapat berkembang dengan pesat.

“Peristiwa ini, tidak pernah diceritakan kepada generasi muda,” tandas Wuryadi yang semasa mudanya juga aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu. Pada masa mudanya, Wuryadi mengaku sering mendengar aktivitas Utrect di Partai Nasional Indonesia. “Tetapi saya belum pernah berjumpa,” tambahnya.

Lane mengatakan pemalsuan sejarah ini mengakibatkan mayoritas rakyat Indonesia menderita kesadaran palsu. Dampaknya, saat ini (setelah 66 tahun merdeka) bangsa Indonesia masih saja terpuruk kondisi sosial-ekonominya tanpa mampu menganalisa apa penyebabnya. Karena ada kepalsuan sejarah, asal-usul keterbelakangan (Indonesia saat ini) dicari sebabnya dijaman SBY- Boediono, Megawati-Hamzah Haz atau neo liberalisme. Padahal sumber kemiskinan Indonesia adalah kolonialisme.

“Sumber kemiskinan utama adalah kolonialisme. Saya setuju 1000 persen dengan ucapan almarhum Pramoedya Ananta Toer, jangan bayar satu sen pun utang luar negeri Indonesia, malah Eropa yang berhutang ke Indonesia. Saya kira itu sangat benar,” tandas Lane yang menerjemahkan novel-novel karya Pramoedya ke bahasa Inggris itu.

Walaupun diskusi sudah berlangsung hampir dua jam, anak-anak muda – menurut seorang kawan, banyak yang berideologi kiri mentok – masih tetap setia mengikuti diskusi yang berlangsung dengan santai itu.

Lane berharap para generasi muda membaca buku karya Caldwell dan Utrect ini karena dapat menjadi senjata untuk membuat perubahan ke depan. Dengan bahasa Indonesia yang fasih, Lane berharap generasi muda harus serius dan mendalami sejarah Indonesia agar dapat terbebas dari kepalsuan sejarah versi Orde Baru.

“Saya tahu mahasiswa budgetnya tipis, makannya nasi kucing, tapi harus beli. Mahasiswa harus punya perpustakaan sendiri,” ujar penulis buku Unfinished Nation: Indonesia Before and After Soeharto. Para peserta diskusi tergelak mendengarnya.

Ketika jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, diskusi pun berakhir. Ada peserta yang membeli buku (sayangnya) dengan kualitas cetakan yang tidak bagus itu. Malam itu Lane sudah ikut menyemaikan ‘benih-benih perjuangan’ untuk merubah masa depan Indonesia agar menjadi lebih baik. (foto dan teks: bambang muryanto)

FSPM Gelar Demo untuk Advokasi Dua rekan Mereka

Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Yogyakarta dan Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Yogyakarta. Mereka menuntut keadilan bagi rekan mereka, Wijayanti dan Ma'sum karyawan Hotel Jayakarta yang sedang terlibat persoalan hukum dengan tempat dimana mereka bekerja. FSPM menuntut antara lain agar manajemen Hotel Jayakarta membayarkan gaji bagi kedua karyawan itu selama 11 bulan terakhir.

Usai menggelar orasi di pinggir jalan, mereka bertemu dengan anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi.(foto dan teks: bambang muryanto

SPI Gelar Demonstrasi untuk Peringati hari Kemerdekaan

Serikat Pengamen Indonesia (SPI) menggelar aksi demonstrasi untuk memperingati hari kemerdekaan RI, tanggal 17 Agustus 2009 lalu. Dalam aksi demonstrasi itu, mereka menggelar aksi art performance di sepanjang jalan yang mereka lalui. Dalam aksinya itu SPI mengkritik pemerintah mengapa setelah sekian lama merdeka, kemiskinan masih banyak melanda kehidupan rakyat Indonesia dan penindasan golongan kuat atas rakyat masih saja terjadi. (foto dan teks: bambang muryanto)

Kampanye Melalui Pembagian Kartu Perdana

Banyak cara dilakukan para calon legislatif (caleg)untuk menarik dukungan dari masyarakat. kebanyakan menggunakan jalan pintas, yaitu karitatif dengan cara memberikan 'hadiah' bagi masyarakat. Salah satunya dengan menyebarkan kartu nomor perdana hand phone. Apakah ini juga suatu bentuk money politics? sebagai suatu bentuk pendidikan politik, seharusnya para caleg itu menawarkan idenya untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan bagaimana mereka akan melakukannya. (Bambang MBK)

GERAKAN MAHASISWA DAN GERAKAN RAKYAT DI YOGYAKARTA

Jatuhnya Soeharto pada 21 Mei, 10 tahun silam, bukanlah tiba-tiba. Proses pelengserannya adalah buah kediktatorannya selama 32 tahun berkuasa. Pada kurun 1970an salah satu kebijakannya adalah mengekang aktivitas mahasiswa di kampus. Namun, itu tak menyurutkan sikap mahasiswa untuk tetap kritis terhadap penguasa, apalagi penguasa semena-mena. Upaya perlawanan itu mereka lakukan bertahap melalui pelbagai kelompok diskusi hingga gerakan jalanan. Pada bulan Maret ini 10 tahun silam para aktivis mahasiswa ini bergerilya membangun gerakan. Kita simak liputan KBR68H tentang kisah perjalanan perlawanan mahasiswa.

Ketika dibangun 22 tahun silam, waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah merupakan salah satu proyek paling kontroversial. Maklum proyek ini menggusur ratusan warga dari tanah mereka. Ini menarik perhatian para aktivis mahasiswa dari berbagai daerah. Mereka berasal dari pelbagai kelompok studi, pers mahasiswa dan bermacam-macam komite aksi. Kepedulian kepada korban Kedung Ombo menyatukan mereka dalam sebuah wadah bernama Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta, FKMY.

Brotoseno, salah seorang pendirinya mengatakan, FKMY berawal dari keprihatinan mahasiswa atas nasib rakyat Indonesia yang makin terpuruk.

Brotoseno: Jadi FKMY adalah sebuah komunitas kaum muda yang kritis, mahasiswa khususnya yang berada di Yogyakarta. Sejarahnya yang mengawali itu karena keprihatinan kita, kegelisahan kita atas situasi nasional, khususnya yang menyangkut nasib rakyat indonesia

Menurut Brotoseno, organisasinya adalah gerakan mahasiswa pertama di Yogyakarta pasca pemberangusan kegiatan mahasiswa di kampus. Pada 1978, Menteri Pendidikan Daoed Joesoef memberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan disingkat NKK/BKK. Inilah kebijakan pemerintah untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun ke dalam politik praktis.

Tapi, sikap kritis mahasiswa tak mati. Di awal tahun 1980an, mereka menerobos dengan membentuk pelbagai kelompok studi, seperti yang terjadi di Yogyakarta.Suasana diskusi KMPDKelompok studi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini bernama Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi KMPD.

Suasana diskusi KMPD

Mukhotib bercerita ikhwal organisasinya.

Mukhotib: KMPD itu dilakukan sebagai satu medium pengembangan wacana kritis juga dia sebetulnya menyatu dengan pers mahasiswa. Jadi kalau bicara KMPD tidak terlepas dari gerakan persma. Kegelisahannya tentu saja sama di tahun itu menjadi arus besar tidak hanya di Yogja tentang ketidakpuasan atas pemerintahan di lain sisi intervensi pembonsaian perguruan tinggi yang tidak memungkinkan mahasiswa mendapatkan nilai le bih kecuali ijazah.

Para pengurus KMPD tak cuma berwacana, tapi juga mengajar para kader bagaimana cara membela rakyat.

Mukhotib: Jadi kita rutin melakukan pelatihan yang namanya pelatihan bakti lingkungan. Tapi sebetulnya itu adalah suatu pelatihan yang disadari bagaimana teman-teman bisa melakukan agitprop istilahnya. Agitasi dan propaganda sehingga pasca pelatihan mereka merumuskan isu dan kemudian demo beneran.

Di kampus lain, sejumlah mahasiswa Universitas Islam Indonesia membentuk Rode. Kelompok studi yang berdiri 1987 ini banyak mengulas sejarah gerakan mahasiswa 1966. Syaiful Bahri, salah seorang pendiri Rode berkisah, kelompoknya juga banyak membahas nasib rakyat.

Saiful Bahri: Selain mengkritik gerakan mahasiswa sebelumnya, yang kedua kita banyak mengkaji potensi-potensi gerakan rakyat dan perubahan struktural.

Dari sekian banyak kelompok studi di Yogyakarta, KMPD dan Rode termasuk yang bisa membangun jaringan lebih luas. Kembali Syaiful Bahri, salah seorang pendiri Rode.

Saiful: Kedung Ombo. Itu adalah kasus besar pertama yang ditanganiMelalui pendampingannya, kepada masyarakat korban kebijakan orde baru itu, KMPD dan Rode menyatu dengan kelompok-kelompok lain, membentuk organisasi gerakan mahasiswa. Maka lahirlah Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta.Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta dicita-citakan bisa menjadi alat pengubah keadaan. Salah seorang pendirinya adalah Brotoseno.

Brotoseno: Kayaknya kita kalau berkutat di lingkungan pers mahasiswa, sebagimana maaf, melingkar-lingkar di kelompok studi-kelompok studi, kayaknya gak riil. Kemudian kami mengambil sikap sepertinya kita harus percaya bahwa perubahan itu harus kita mulai dari gerakan massa.Pendiri lainnya, Muhammad Toriq berkata, organisasinya beranggotakan banyak kalangan dan kelompok. Salah satunya pers mahasiswa.

Mohamad Toriq: Pers mahasiswa pada periode itu menjadi pemasok utama aktivis mahasiswa. Saya rasa bukan hanya di Yogya. Saya rasa kalau di Yogya sudah jelas dan pasti. Aktivis mahasiswa Jogja pada tahun 1980an itu embrionya adalah aktivis pers mahasiswa pada kampus-kampus utama seperti UGM, UII dan IAIN.Gerakan ini terus bergulir dan merekrut kader.

Selain kuliah, Widihasto Putra, mahasiswa Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 1993, juga sibuk menggalang kekuatan. Mereka ingin mengkoreksi dan mengkritik kekuasaan Soeharto yang makin otoriter.Melalui Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta (P3Y), sebuah organisasi gerakan mahasiswa dan pemuda, Widihasto menggalang aksi-aksi jalanan. Aksi dengan isu yang menohok langsung kekuasaan Soeharto baru mulai akhir 1997.

Widihasto: Kalau generasi yang saya alami itu, memang semakin mengkristal menjelang 1998. Artinya sudah mulai spanduk atau orasi itu sudah turunkan Soeharto. Itu tidak terjadi ketika tahun 1995 dan 1996 itu belum.P3Y dan KPRP, dua organisasi mahasiswa yang terlibat aktif gerakan jalanan menjelang kejatuhan Soeharto di luar kampus.

Di dalam kampus, gerakan penggulingan Soeharto juga terjadi. Gerakan ini dipelopori oleh Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Yogyakarta (FKSMY). Menurut salah seorang pendirinya, Eko Prastowo, FKSMY mengambil alih fungsi senat yang diberangus Soeharto.

Eko Prastowo: Waktu dulu kan ada NKK/BKK 1970an. Kemudian 1990an awal ada peraturan menteri soal SMPT dan tidak ada proses demokratisasi di kampus. Dengan adanya itu ruangan temen-temen yang kritis menjadi lebih sempit, sehingga senat hanya menjadi panitia ospek dan menjadi kepanjangan kegiatan kampus.

Di Yogyakarta, gerakan jalanan menuntut lengsernya Soeharto tidak hanya dimonopoli mahasiswa. Menurut aktivis Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta (P3Y) Widihasto, rakyat juga terlibat aktif.

Widihasto: Kecuali elemen mahasiswa, juga kampung. Jadi waktu itu banyak pemuda kampung yang kita organisir kemudian terlibat dalam aksi itu. Dan mereka kita persilahkan untuk membawa identitas masing-masing. Misalnya laskar Wirotomo, itu kan nama kampung. Kemudian masyarakat Wirobrajan. Dulu ada namanya Mas Wiranto masyarakat Wirobrajan anti Soeharto. Kemudian ada masyarakat Sewon, Gunung Kidul, Kulon Progo itu terlibat


Strategi berbeda diterapkan Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP). Kata salah seorang bekas aktivisnya, Putut Eko Ariyanto, organisasinya melawan Soeharto dengan gerakan jalanan.

Putut: Kenapa disebut pelopor, karena dia mempelopori isu penting yang saat itu belum berani disuarakan elemen lain. Misalnya kalau elemen yang lain turunkan harga, ini sudah turunkan Soeharto. Bahkan pembakaran patung Harto di Boulevard UGM itu kan panitia aksinya Senat UGM, KPRP dan elemen lain membawa patung itu saat dibuka panitia panik semua.Selain memilih isu yang lebih terbuka dan radikal, KPRP juga menggunakan metode bentrok dengan aparat untuk menaikkan tensi perlawanan rakyat.

Putut: KPRP nyaris menjadi dalam tanda kutip pelopor. Kenapa disebut pelopor karena metodenya itu memakai metode-metode lama, sebelum SMID dan PRD dihancurkan, yaitu bentrok dengan aparat logikanya itu akan mempertajam kontradiksi yang ada di dalam masyarakat.

Sementara, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Yogyakarta (FKSMY) memilih melawan Soeharto dengan cara lebih lunak. Salah seorang pendirinya, Eko Prastowo menyebut, isu awal yang diusung lembaganya sebatas demokratisasi kampus.

Eko: Yang paling awal adalah demokratisasi kampus. Jadi bagaimana lembaga mahasiswa menjadi lebih demokratis dan berpihak pada perjuangan pro-demokrasi. Itu yang awal. Baru kemudian ada krisis. Nah kita sambut seperti gerakan-gerakan yang lain. Karena waktu itu kalau mendorong mahasiswa untuk lebih radikal itu kan agak susah. Paling demonstrasi berapa orang yang mau. Waktu itu siapa sih yang mau digebukin tentara.Beragam unsur, beragam strategi perlawanan, semunya bahu-membahu melawan otoriterisme Soeharto.

Menurut aktivis P3Y Widihasto, semua menyatu membentuk Gerakan Rakyat Yogyakarta (GRY).Widihasto: Menjelang Mei eskalasi semakin tinggi. Fampera berinsiatif mengundang elemen-elemen aksi yang lain, termasuk KPRP untuk ayo kita duduk bersama. Tampaknya semakin gawat. Bagaimana kalau kita manfaatkan 20 Mei sebagai momentum untuk melakukan aksi besar-besaran. Dan waktu itu rapat beberapa kali. Pertama di Janabadra kemudian di IAIN, di APMD, kembali lagi ke Janabadra. Rapatnya dihadiri orang dan sudah tidak lagi Fampera karena sudah cair dan nama yang disepakati adalah gerakan rakyat Jogja.

Nama Gerakan Rakyat Yogyakarta dipilih bukan semata oleh mahasiswa, tapi aksi bersama mahasiswa dan rakyat. Melalui proses panjang, disepakati untuk melakukan aksi besar-besaran pada 20 Mei 1998. Hari Kebangkitan Nasional itu sengaja dipilih sebagai simbol kebangkitan Indonesia dari berbagai keterpurukan. Seperti dituturkan Widihasto.Widihasto: Kebangkitan ya kita ingin memakai spirit kebangkitan nasional untuk kebangkitan Indonesia atas keterpurukan politik, keterpurukan ekonomi, keterpurukan harga diri waktu itu.Isu yang diusung dalam aksi itu jelas, yaitu turunkan Soeharto.

Widihasto: Kita ingin mengatakan dan menegaskan bahwa turunkan Soeharto waktu itu salah satu statement yang dipilih dalam pernyataan sikap adalah turunkan SoehartoAkhirnya, pada 20 Mei ratusan ribu orang memadati alun-alun Kraton Yogyakarta. Mereka berduyun-duyun datang untuk menuntut satu hal, turunkan Presiden Soeharto. Sehari berikutnya, Soeharto mundur.Soehato lengser

Tim Liputan KBR68H (Mustakim dkk) melaporkan untuk Radio Nederland Wereldomroep di Hilversum.

Ilham Aidit dan Film Kesaksian Korban Peristiwa 1965

Oleh: Bambang MBK
Dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Kantor Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB) sejak siang hingga sore hari, pria bertubuh gempal dan berkulit hitam itu benar-benar menjadi ‘magnet’. Banyak kaum muda mau datang untuk mendengar apa yang dikatakannya. Sambil terus menghisap rokok Marlboro dan Djie Sam Soe, pria itu banyak bercerita tentang pengalaman pahit para anggota keluarga dari orang-orang yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pria kelahiran Moskow tahun 1959 itu adalah Ilham Aidit, anak bungsu dari DN Aidit, seorang tokoh PKI yang dibunuh penguasa politik Indonesia tidak lama setelah peristiwa 30 September 1965. “Saya tidak akan bicara soal politik, orang selalu berpikir jika anggota partai bicara, pasti ada tendensi lain. Dan saya tidak seperti itu,” ujarnya saat mulai berbicara dalam diskusi yang berlangsung Senin (28/1). “Lebih baik, saya sharing soal hak-hak korban saja.”

Sebelum diskusi berlangsung, para peserta diskusi menyaksikan film dokumenter berjudul “Tumbuh Dalam Badai” karya IGP Wiranegara yang dibawa Ilham. Aktor utama film ini adalah anak-anak dari keluarga yang terlibat PKI di masa lalu. Secara ringkas film ini menuturkan walaupun rezim Orde Baru meminggirkan dan ‘melindas’ anggota keluarga dari orang tua yang “di-PKI-kan” (keluarga dari korban tragedi 1965) tetapi mereka tetap dapat berguna bagi masyarakat.

Misalnya adalah Bondan Nusantara, seorang tokoh seniman kethoprak di Yogyakarta. Karena ayahnya dianggap PKI, ia dikeluarkan dari sekolah. Tapi akhirnya Bondan bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat luas melalui dunia seni tradisional kethoprak yang digelutinya. Bahkan ia juga mengharumkan nama Indonesia melalui pentas seni kethoprak yang digelar di luar negeri.

Selain itu, juga ada pembunuhan sistematis terhadap orang-orang yang dianggap terlibat PKI (Partai Komunis Indonesia). Jumlahnya mungkin ada jutaan. Ilham mengatakan aksi pembunuhan paling dasyat terjadi di Pulau Bali. “Satu dari 16 orang Bali dibunuh waktu itu,” ujar pria yang kini aktif di Partai Buruh pimpinan Muchtar Pakpahan itu.

Bagi Ilham, perlakuan rezim Orde Baru sebagai penguasa negara waktu itu terhadap mereka yang dituduh terlibat PKI dan diskriminasi terhadap keluarganya tidak dapat dibiarkan. Belum ada proses pengadilan yang menyatakan mereka bersalah, tetapi mereka sudah menjalani hukumannya. Ilham juga mempertanyakan mengapa para anggota keluarga yang tidak ada sangkut-pautnya dengan PKI juga harus menanggung akibatnya?

Hingga saat ini penyelesaian atau rekonsiliasi dengan korban tragedi 1965 masih belum jelas.Undang-undang tentang rekonsiliasi belum kunjung selesai juga. Padahal di masa lalu negara telah membuat kekeliruan besar dengan membasmi suatu kelompok secara sistematis.

“Kami tidak dendam, tapi persoalan itu harus diselesaikan secara bermartabat,” tegas Ilham. Menurutnya cara untuk ini sangat sederhana, cukup ada Keputusan Presiden (Kepres) yang menyatakan negara melakukan kesalahan di masa lalu. “Itu tidak ada ongkosnya,” tambah Ilham yang terus merokok itu.

Ia mencontohkan Abdurrachman Wahid (Gus Dur) yang sudah minta maaf atas apa yang dilakukan kaum Nahdliyin kepada mereka yang dianggap PKI pada tahun 1965. Ilham mengatakan luka itu sembuh begitu Gus Dur meminta maaf.

Dalam suatu kesempatan ketika ia bertemu dengan Gus Dur, mantan presiden itu mengatakan kepada dirinya agar terus bicara untuk menyelesaikan persoalan sejarah yang belum tuntas itu. “Jangan LSM,” saran Gus Dur.

Sampai detik ini, Ilham masih terus bicara. Salah satu mediumnya adalah pembuatan film tentang testimoni keluarga dari korban peristiwa 1965. Setidaknya film ini akan menjadi dokumentasi bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Film-film yang konon menelan ongkos produksi sekira Rp 8 juta hingga Rp 10 juta per buah ini diharapkan bisa menjadi bahan jika ada investigasi di masa depan.

Yuli Eko Nugroho dari PSB yang ikut dalam diskusi itu melontarkan pertanyaan mengapa ada kecenderungan film-film tentang testimoni korban itu kesannya cengeng dan cenderung meratapi masa lalu yang terjadi?

“Ya, karena peristiwanya sangat luar biasa,” tandas Ilham. Bagi korban, perlakuan yang luar biasa itu ada yang ‘menggoyang’ keyakinannya sehingga berubah pendirian: korban menjadi percaya apa yang dilakukannya di masa lalu adalah sebuah aib. Dalam waktu yang sama, negara juga membuat ingatan –menurut versinya—tentang peristiwa 1965 yang kemudian dilanggengkan.

Dari pengalamannya membuat film testimoni ini, Ilham juga menemui ada korban peristiwa 1965 yang tidak mau menceritakan pengalaman siksaan yang mereka alami kepada anggota keluarganya. Ada beberapa alasan, pertama korban yakin kegiatan di masa lalunya adalah sebuah ‘aib’ dan kedua pengalamnnya ini akan membuat anak keturunannya marah dan kemudian ‘bergerak’. Jika yang terakhir ini terjadi, maka negara bisa ‘menghentikan’ mereka. “Ini yang ditakutkan mereka,” ujar Ilham yang berkulit gelap itu.

Ilham untuk kesekian kalinya menyulut rokok baru. Di hadapannya sebuah aspak sudah penuh dengan belasan puntung rokok.

Ia mempunyai harapan dengan penyelesaian berbagai persoalan di masa lalu, peristiwa yang sama tidak akan diulang di masa depan. Sebuah tawaran bijak yang tidak ada salahnya didengar dan dipertimbangkan oleh para penguasa politik negeri ini.